Surati Panglima TNI, Militer Australia Layangkan Permintaan Maaf

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku telah melakukan evaluasi terkait kerja sama militer antara Australia dan Indonesia. Menurut dia, pemulihan kerja sama militer masih bisa terjadi menunggu hasil investigasi yang dilakukan Australia.

Dikutip Liputan6.com, (6/1), Gatot mengatakan bahwa Panglima Angkatan Bersenjata Australia Marsekal Mark Binskin telah meminta maaf. Poin pertama dari surat tersebut adalah meminta maaf atas kejadian tersebut, kedua akan memperbaiki kurikulum, ketiga akan melakukan investigasi, keempat mengirimkan kepala staf angkatan darat mereka menghadap KSAD, dan pihaknya memyampaikan permohonan maaf.  Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini pun mengaku telah menulis surat balasan kepada Australia.

Mardigu Wowiek: Langkah tegas yang patut diapresiasi.

Pengamat militer dan intelejen Universitas Indonesia (UI) Mardigu Wowiek Prasantyo menilai langkah yang dilakukan oleh TNI cukup tepat. Bahkan, dia menganggap seharusnya upaya protes seperti ini bisa dilakukan sejak dulu agar mereka jera. Sebaliknya, seperti diberitakan BeritaSatu.com, langkah ini tidak akan berpengaruh terhadap hubungan dipolomatik kedua negara. 

Ada tiga penyebab yang diduga menyebabkan terhentinya kerjasama.

Direktur Eksekutif Institute for Defence, Security, and Peace Studies (IDSPS), Mufti Makaarim menduga setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan TNI menunda kerja sama militer dengan Australia. Pertama adalah adanya materi pelatihan yang Komandan RPKAD Letjen (Purn) Sarwo Edhi Wibowo terlibat pembunuhan massal. RPKAD sendiri merupakan cikal bakal Kopassus.

Baca juga: Dianggap Menghina, Indonesia Hentikan Kerjasama Militer dengan Australia

 

Widodo S. Jusuf/ANTARA FOTO

 

Dua sebab lainnya adalah ditemukannya materi tentang operasi militer TNI di Papua, serta penghinaan simbol negara. Penghinaan yang dimaksud adalah ditemukannya tulisan yang menghina lambang negara yaitu pelesetan Pancasila menjadi Pancagila. 

Ihwal adanya pelecehan lambang negara dibenarkan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Dia mengakui bahwa penundaan kerja sama itu dikarenakan adanya penghinaan terhadap pacasila. Meskipun begitu, dia menyebut bahwa tentara yang diduga melakukan pelecehan sudah diberi sanksi oleh militer Australia. 

Baca juga: Waspada Klaim Tiongkok, Pemerintah Indonesia Perkuat Kehadiran Militer di Pulau Natuna