Rencana Pemindahan Ibukota, Solusi atau Menambah Masalah?

Tahun depan diprediksi akan menjadi penentu jadi atau tidaknya ibukota negara Indonesia pindah ke Kalimantan. Pasalnya, Menteri Perencanaan Pembagunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengungkapkan rencana pemindahan ibukota tersebut akan segera dieksekusi awal tahun depan. Sayangnya, rencana ini menimbulkan pro dan kontra terkait dampak selanjutnya yang akan terjadi jika ibukota benar-benar pindah ke Kalimantan, salah satunya adalah di sektor ekonomi.

Dilansir laman BBC.com, (5/7), Pengamat Perkotaan, Yayat Supriyatna memprediksi salah satu dampak yang terjadi nantinya adalah kemungkinan biaya hidup disana akan menjadi lebih mahal daripada di Jakarta. Pasalnya, sumber daya di Kalimantan tidak sebanyak yang ada di Pulau Jawa. Yayat juga mengklaim bahwa fasilitas pendidikan dan kesehatan terbaik hingga saat ini masih dipegang oleh Pulau Jawa. Pertanyaanya adalah apakah pembangunan ibu kota baru nantinya juga bisa menyamai fasilitas yang sudah ada di Pulau Jawa?

Berbeda dengan Yayat, Dosen planologi Institut Teknologi Bandung, Krishna Nur Pribadi mengatakan bahwa pulau Kalimantan bisa menjadi tempat terbaik untuk ibu kota Indonesia yang baru. Pasalnya, penduduk yang belum terlalu banyak disana membuat harga tanah menjadi rendah. Hal inilah menurut Wijanarka yang akan memicu banyak orang yang datang kesana untuk mengembangkan kota tersebut. Notabennya dari luas total 2.400 kilometer persegi Palangkaraya, hanya 50 kilometer persegi yang telah terbangun. Jadi sisanya masih sangat banyak untuk dibangun.

Apa saja syarat-syarat suatu wilayah bisa menjadi ibukota?

Menurut Direktur Perkotaan Perumahan dan Permukiman Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki sebuah wilayah untuk menjadi ibu kota baru, antara lain faktor bencana, kondisi lingkungan, pertahanan keamanan, politik, ekonomi, dan keuangan tempat tersebut.

Rencana pemindahan ibu kota ini diklaim sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Presiden Joko Widodo pun juga telah memerintahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro untuk mengkaji ide ini. Bahkan pemerintah juga berencana untuk melibatkan pihak swasta dalam proses pemindahan tersebut.

Baca Juga: Jika Ibukota Pindah ke Palangka Raya, 4 Hal ini Bisa Saja Mengubah Jakarta. 

Apakah memindahkan ibukota akan segampang yang dibayangkan?

Rencana pemindahan ibukota juga dikritik oleh Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Dia mengatakan bahwa proses pemindahan tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan. Perlu persiapan secara matang untuk melakukannya. Yang jelas, pemindahan ibu kota tidak hanya sekadar memindahkan kantor presiden, namun juga kantor kementerian, kedutaan, dan lain sebagainya.

Di tempat lain, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak terburu-buru memindahkan ibukota dari DKI Jakarta. Pemindahan harus dilakukan dengan baik dan tidak boleh serampangan. Dia juga menilai saat ini momentumnya belum tepat untuk memindahkan ibukota. Menurutnya, memindahkan ibukota adalah sebuah pekerjaan besar. Hal tersebut tidak sebanding dengan utang Indonesia yang kian hari semakin besar.

Baca Juga: Ibukota Lebih Kejam Daripada Ibu Tiri? SALAH, Inilah 11 Alasannya.