Presiden PKS Konfirmasi Kabar Pemecatan Fahri Hamzah dari Partainya

Kabar pemecatan politisi Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini menjadi perbincangan hangat. Kabar tersebut mencuat usai sebuah surat yang berisi pemecatan Wakil Ketua DPR itu beredar di kalangan awak media. Kendati demikian, surat yang beredar ini dalam kondisi tidak utuh. Surat tersebut hanya berisi tiga poin dari 13 poin pertimbangan yang menjadi dasar keputusan.

Pada poin 13 surat tersebut tertulis:

"Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor B-36/K/DPP-PKS/1437 tanggal 2 Maret 2016 yang melaporkan ke Kemenkumham perihal Perbaikan Susunan Anggota Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) dan yang telah diterima oleh Kemenkumham tanggal 10 Maret 2016".

Kemudian pada bagian putusannya dinyatakan:

"Maka Majelis Tahkim berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memohon perlindungan kepada Allah SWT dari perbuatan yang tidak adil pada hari ini, Jumat tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas memutuskan: Menerima rekomendasi BPDO yaitu pemberhentian Saudara Fahri Hamzah, SE dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera."

Baca Juga: Nobel Aung San Suu Kyii Terancam Dicabut Gara-Gara Rasis.

Presiden PKS memastikan kabar pemecatan ini.

Dari surat tersebut bisa dilihat bahwa Majelis Tahkim PKS memutuskan memecat Fahri Hamzah dari keanggotan partai dakwah. Akan tetapi, DPP Partai PKS belum menyampaikan kepastian surat tersebut kendati telah beredar luas di dunia maya.

Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum memberikan pengumuman resmi kepada media. Sayangnya surat keputusan pemecatan tersebut sudah terlanjur beredar. Dia juga menyatakan bahwa dirinya yang menandatangani surat pemecatan Fahri Hamzah itu dan meminta bawahannya untuk mengirimkan surat tersebut kepada Fahri Hamzah.

Di tempat lain, Sohibul Iman memastikan kabar pemecetan Fahri dari partainya itu adalah benar adanya. Hal tersebut sudah diputuskan oleh Majelis Tahkim tapi belum ada pengumuman resmi dari PKS. Sohibul pun mengatakan sudah menandatangani SK DPP tersebut bertanggal 1 April 2016. Dia akan melakukan pengecekan apakah surat tersebut sudah sampai kepada yang bersangkutan atau belum.

Baca Juga: Kicauan Duta Besar RI Dinilai Rasis Terhadap Etnis Tionghoa.