Berdalih Tingkatkan Kinerja, DPR Minta Dibangunkan Apartemen

Diklaim bisa menghemat anggaran DPR.

Ada yang menarik dari pengajuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja di tahun 2018. Untuk tahun depan, DPR dikabarkan meminta anggaran hingga Rp 7,2 triliun. Jumlah ini naik drastis dari anggaran tahun ini yang hanya Rp 4,3 triliun. Salah satu poin dalam rancangan anggaran itu adalah biaya pembangunan apartemen bagi anggota DPR. 

Berdalih Tingkatkan Kinerja, DPR Minta Dibangunkan Apartemen M. Agung Rajasa/ANTARA FOTO

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berpendapat bahwa rencana gedung apartemen tersebut memiliki tujuan yang mulia, yakni untuk memudahkan kerja anggota DPR . Adanya apartemen yang terintegrasi akan membuat para anggota dewan bisa mendapatkan tempat hunian yang tak jauh dari kantor.

Fahri sebut ide ini sudah ada sejak lama.

Berdalih Tingkatkan Kinerja, DPR Minta Dibangunkan Apartemen M. Agung Rajasa/ANTARA FOTO

Fahri Hamzah mengklaim bahwa ide apartemen untuk DPR sebenarnya sudah ada sejak periode 2009-2014. Namun, ide ini keburu ditolak oleh publik. Dia menegaskan bahwa ide pembangunan apartemen lebih baik daripada membangun mall di lahan bekas Taman Ria Senayan tersebut.

Bahkan, politikus PKS ini juga menilai bahwa pembangunan apartemen akan menghemat anggaran DPR. Pasalnya, anggota DPR tak perlu lagi terkendala oleh kemacetan di jalan raya atau jarak yang jauh. Selain itu, jika ingin menghubungi anggota DPR masyarakat akan lebih mudah karena tidak perlu jauh-jauh.

Baca juga: Survei Terbaru, DPR Jadi Lembaga Terkorup!

Penggunaan anggaran seharusnya didasari kepentingan rakyat.

Berdalih Tingkatkan Kinerja, DPR Minta Dibangunkan Apartemen M. Agung Rajasa/ANTARA FOTO

Sudah bisa ditebak, rencana itu pun menuai protes. Liputan6.com, memberitakan bahwa salah satu partai yang sudah menyampaikan pendapatnya adalah PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya masih belum menentukan sikap. Namun, dia menilai usulan anggaran yang diajukan oleh DPR seharusnya didasari kepentingan rakyat.

DPR, kata dia, juga harus memahami skala prioritas politik alokasi dan distribusi anggaran negara. Mereka tak boleh lupa bahwa pemakaian anggaran belanja DPR harus bermuara pada kepentingan masyarakat banyak.

Baca juga: Instagram DPR: KPK Kerjanya Nguping!

Topik:

Berita Terkini Lainnya