Meski Dilarang, Tamasya Al Maidah Tetap Akan Digelar

Maklumat larangan mobilisasi ke Tempat Pemungutan Suara saat Pilkada DKI telah dikeluarkan oleh kepolisian. Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahkan telah memerintahkan seluruh Kapolda di Jawa dan Sumatera untuk mengeluarkan larangan yang sama. 

Dikutip dari Antara News, (18/4), Tito pun menegaskan apabila ada gerakan massa yang bertujuan untuk politik maka harus dilakukan pemeriksaan. Larangan ini mencuat setelah beredar kabar adanya tamasya Almaidah yang akan menggerakan massa dari luar Jakarta untuk mengawasi TPS-TPS di Jakarta.

Meski Tamasya Almaidah bertujuan untuk mengawasi TPS-TPS agar tidak terjadi kecurangan, namun polisi menyatakan bahwa larangan harus tetap dikeluarkan. Tujuannya agar tidak terjadi upaya intimidasi saat pemungutan suara. Apalagi, massa aksi tersebut juga berasal dari luar Jakarta.

Kelompok Tamasya Al-Maidah tetap akan menerjunkan orang ke TPS-TPS meski sudah dilarang.

Meski sudah dilarang, sejumlah perwakilan dari aksi 212 tetap berkeras untuk menggelar Tamasya Al-Maidah. Mereka akan tetap menerjunkan sejumlah orang ke berbagai TPS di Jakarta. Ketua panitia Tamasya Al Maidah, Ansufri  Sambo mengatakan bahwa aksi ini dilakukan demi terselenggranya pilkada dengan jujur, demokratis dan adil. Ansufri juga membantah bahwa Tamasya ini adalah bentuk dukungan kepada paslon tertentu. Namun dia menegaskan bahwa bukan Ahok yang mereka pilih.

Baca Juga: Soal 'Tamasya Al Maidah', Djarot: Opo Maneh Iki?

Kalau tetap melanggar, Polri akan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Tamasya Al Maidah tetap dilangsungkan, Kapolda pun mengingatkan bagi mereka untuk tidak melanggar hukum. Apabila ada oknum yang melanggar maka polisi tidak akan segan untuk melakukan tindakan tegas.

Bahkan bukan hanya aksi Tamasya Al Maidah yang dilarang, tapi juga aksi-aksi lain yang serupa. Pasukan gabungan dari TNI-Polri sudah telah diterjunkan ke sejumlah TPS untuk melakukan penjagaan dan pengamanan.

Baca Juga: Soal "Tamasya Al Maidah", Polri, KPU dan Bawaslu Larang Mobilisasi ke TPS.