10 WNI yang Disandera Abu Sayyaf Dibebaskan, Benarkah Tanpa Uang Tebusan?

Pembebasan 10 awak kapal Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf berakhir dramatis. Hal tersebut dibenarkan oleh Deputy Chairman Media Group Rerie L. Moerdijat. Dia mengatakan bahwa negoisasi pembebasan dilakukan melalui dialog antara Yayasan Sukma, pihak tokoh masyarakat, LSM dan lembaga kemanusian daerah Sulu yang memiliki akses langsung ke pihak Abu Sayyaf. Semuanya dilakukan di bawah koordinasi langsung pemerintah Republik Indonesia.

Dilansir BBC.com, (2/5), pembebasan dan pelepasan sandera dilakukan di Pantai Parang, Sulu, Mindano Selatan, Filipina. Upaya pembebasan tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak 23 April 2016. Pemerintah memilih melakukan pendekatan pendidikan karena sudah ada kerjasama pendidikan antara Yayasan Sukma dan pemerintah otonomi Moro Selatan.

Sandera kemudian diserahkan ke tim Indonesia di Pantai Parang lalu dibawa ke rumah Gubernur Zulu selama satu setengah jam. Kemudian sandera diterbangkan dari Zulu menuju Zambonga menggunakan dua helikopter jenis UH 1 H.

Sandera tiba di Zambonga pada pukul 16.30 waktu setempat. Mereka kembali menjalani verifikasi dan pemeriksaan kesehatan dari tim Filipina. Para sandera juga diinterogasi guna mendapatkan informasi mengenai apa saja yang terjadi dan dialami selama masa penyanderaan. Mereka juga diminta untuk mengenali para kelompok Abu Sayyaf lainnya.

Pemerintah Filipina kemudian menyerahkan secara resmi para sandera kepada Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia dan perwakilan dari Partai Nasional Demokrat Victor Laiskodat. Para sandera kemudian diterbangkan ke Indonesia dan diserahkan pada pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri di Bandara Halim pada hari Minggu (1/5).

Baca Juga: Terapkan 9 Trik Bangun Pagi Ini Sekarang, Dijamin Berangkat Kuliah Gak Lagi Terlambat!

Misi belum tuntas, empat WNI ternyata masih disandera.

Akan tetapi, misi ini masih belum tuntas. Presiden Jokowi mengatakan meski 10 sandera telah bebas, pemerintah Indonesia masih berupaya membebaskan empat WNI lainnya. Pemerintah juga berencana mengadakan pertemuan dengan Malaysia dan Filipina pada 5 Mei 2016 mendatang guna membahas keamanan di perairan perbatasan dan wilayah sekitarnya.

Dalam keterangan pers di Istana Bogor, presiden Jokowi mengatakan bahwa pembebasan 10 WNI dilakukan atas kerjasama berbagai pihak, terutama pemerintah Filipina. Jokowi menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu upaya pembebasan WNI tersebut, baik secara formal maupun informal. Presiden juga melayangkan ucapan terima kasih kepada pemerintah Filipina. Pasalnya, tanpa kerja sama yang baik, upaya pembebasan tersebut tidak akan membuahkan hasil yang baik.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga membenarkan bahwa upaya pembebasan ini melibatkan semua pihak, bukan hanya antar pemerintah Indonesia dan Filipina saja. Upaya pembebasan dilakukan dalam bentuk diplomasi total.

Dalam keterangan pers, presiden kini berfokus pada upaya untuk membebaskan empat orang WNI lainnya. Empat orang WNI lainnya yang disandera kelompok militan di Filipina Selatan ini, merupakan anak buah kapal (ABK) kapal tunda TB Henry dan kapal tongkang Cristi yang disandera sejak 15 April lalu. 

Bagaimana dengan uang tebusan untuk para sandera?

Sebelumnya Abu Sayyaf itu meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara 1 juta dolar AS. Lalu benarkah 10 WNI tersebut bisa bebas dengan cuma-cuma?

Media Filipina, Inquirer, mengatakan bahwa Abu Sayyaf hampir tidak mungkin melepas tawanan kecuali tebusan telah dibayar. Sejumlah otoritas di Filipina juga mengatakan bahwa tidak mungkin 10 sandera itu bisa bebas tanpa tebusan. Pasalnya uang tersebut akan digunakan Abu Sayyaf untuk membeli lebih banyak senjata dan memobilisasi pergerakan mereka.

Akan tetapi spekulasi mengenai uang tebusan itu dibantah oleh salah satu negosiator dari RI yaitu Mayjen Purn Kivlan Zen. Dia mengatakan bahwa pembebaskan 10 WNI adalah murni negosiasi.

Baca Juga: Berencana Blokir 15 Game, Situs KPAI Malah Diretas Hackers.