Zainuddin: Pilkada Serentak 2018 Terkendala Masalah E-KTP
Istimewa/Komisi Pemilihan Umum
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, digelar secara serentak di 171 wilayah di Indonesia. Untuk itu, berbagai persiapan pun telah dilakukan. Baik oleh Pemerintah setempat maupun partai pengusung para calon.
Zainuddin Amali, Ketua Komisi II DPR RI mengatakan saat ini ada sedikit permasalahan yang dihadapi. Diantaranya masih banyak warga di daerah belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), yang merupakan syarat utama bagi pemilih menggunakan hak suaranya.
"Kami ingin minta penjelasan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri terkait sejauh mana Pemerintah memenuhi kebutuhan tersebut di daerah, terutama terkait blangko e-ktp," kata Zainuddin.
Baca juga: Belajar dari Pilkada Jakarta, 3 Partai di Jatim Deklarasi Damai
IDN Times/Margith Juita Damanik
Editor’s picks
Kondisi ini pun, juga menjadi perhatian serius mengingat daerah lain juga mempertanyakan hal yang sama.
Sementara untuk, Dirjen Otda pihaknya mempertanyakan mengenai pembiayaan pilkada serentak yag dikenal dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Istimewa/Komisi Pemilihan Umum"Kami menemukan di beberapa daerah, NPHD-nya belum clear bahkan secara drastis dikurangi. Nah hal ini membuat kami khawatirkan. Dan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkada serentak itu," kata Zainuddin.
Pihaknya pun mengaku akan segera memanggil Kementerian Dalam Negeri untuk membahasnya. "Pembahasan ini sangat penting, agar tidak ada masalah di kemudian hari,"jelasnya lagi.
Baca juga: Jelang Pilkada, Bank Indonesia Imbau Masyarakat Mewaspadai Uang Palsu
Topik:
Berita Terkini Lainnya
