3 Fakta Penting Pengesahan UU Terorisme, Ada Aturan bagi yang Kembali dari Suriah
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Setelah dibahas kurang lebih dua tahun lamanya, UU Terorisme akhirnya disahkan oleh DPR RI, Jumat (25/5). Dalam rapat paripurna, sebanyak 281 anggota dewan sepakat menyetujui pengesahan UU Terorisme.
Setelah melakukan rapat dengan pemerintah, Pansus RUU Terorisme menyelesaikan tugasnya dalam membentuk UU Terorisme.
Muhammad Syafi'i selaku Ketua Pansus RUU Terorisme menyatakan meski sudah disahkan, namun sama seperti undang-undang lainnya masih diperlukan turunan. Dalam hal ini peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan dari tiap undang-undang.
"Kita amanatkan PP tersebut bisa turun paling lama 100 hari setelah undang-undang ini disahkan," tutur Syafi'i. Nah, setelah pengesahan ini kira-kira apa yang bakal terjadi atau dampak yang bisa dirasakan?
1. Mempersempit ruang gerak terorisme
IDN Times/Sukma ShaktiBanyak tindakan yang dalam UU sebelumnya tidak disebutkan sebagai tindak pidana terorisme namun dengan UU sekarang dimasukan dalam tindak pidana terorisme.
Mulai dari tindakan ikut serta, sebagai aktor intelektual, ujaran kebencian, mengikuti latihan militer atau para militer atau ikut merekrut orang, ikut memasukkan bahan peledak atau menjual bahan ledak tanpa izin, sampai mengeluarkan barang ledak ke negara lain menjadi tindakan yang didiskriminalisasi.
Baca juga: Ini Isi Lengkap UU Terorisme yang Disahkan DPR
Sederhananya, undang-undang ini mempersempit ruang gerak bagi terorisme untuk beraksi. "Banyak pasal baru yang bisa mempersempit gerak teroris," tutur Syafi'i.
2. Tetap menjunjung hak asasi manusia
ANTARA FOTO/Muhammad AdimajaUndang-undang terorisme yang baru saja disahkan tergolong menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan untuk korban dalam segala bentuk tindak terorisme diberikan secara lebih optimal.
"Perlu dicatat di undang-undang ini ada perlindungan HAM yang sebelumny belum diatur di dalam uu no.15 tahun 2003," tutur Syafi'i. Dalam undang-undang ini tersangka tidak boleh diperluakn secara kejam, namun harus secara manusiawi.
"Tidak boleh dihina harkat dan martabat. Berhak didampingi pengacara dan dapat ditemui keluarga kecuali dalam skala tingkat kejahatan tertentu," tutur Syafi'i menjelaskan. "Ada pasal yang menjerat aparat yang melakukan abuse of power," kata Syafi'i lagi.
3. Setiap yang pulang dari Suriah bisa kena pasal UU yang baru
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto"Kalau kemudian setiap orang yang pulang lalu dianggap sebagai teroris, saya kira kita kan tidak punya dasar hukum itu," tutur Syafi'i. "Dan UU ini pun tidak memberikan landasan. Makanya UU ini membutuhkan definisi," tambahnya.
Syafi'i menyebutkan definisi dari terorisme. Ia menyebutkan terorisme adalah tindak kejahatan atau yang mengancam tindak kejahatan atau ancaman kekerasan yang bisa menimbulkan teror atau merasa takut yang meluas, bisa menimbulkan korban massal, merusak objek vital strategis lingkungan hidup dan juga fasilitas internasional dengan motif ideologi, politk dan gangguan keamanan.
Seseorang yang baru kembali ke Suriah akan terlebih dahulu ditangani oleh BNPT. Jika berdasarkan penanganan kemudian terbukti memang belum terpapar kemungkinan akan diikutsertakan dalam program kontra radikalisasi.
"Tapi kalau memang dia terpapar dia bisa diikutkan dalam program deradikalisasi," tutur Syafi'i. "Tapi kalau memang dia terbukti telah melakukan kejahatan, ini baru dikenakan hukuman," tambahnya.
Syafi'i merasa adalah sebuah tindakan tidak manusiawi dan melanggar HAM jika orang baru kembali dari Suriah lantas serta merta dianggap sebagai teroris.
Baca juga: Jerat Baru dalam UU Terorisme
Topik:
Berita Terkini Lainnya
