Sambut Hari Ibu, Pemerintah Meningkatkan Perhatian kepada Peran Perempuan dalam Kebijakan Publik

Dalam menyambut Hari Ibu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) menyelenggarakan Talk Show: “Peran Perempuan dalam Kebijakan Publik di Indonesia” bersamaan dengan pelantikan Pengurus Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) pada 21 Desember 2016 kemarin.

Melalui program prioritas pembangunan Nawacita, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Saat ini persentase perempuan yang menduduki posisi strategis sebagai pengambil keputusan, baik di eksekutif maupun legislatif, masih relatif kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. Walaupun terdapat kecenderungan meningkatnya proporsi perempuan dalam jabatan struktural, pada tingkat Kementrian/Lembaga, presentase perempuan yang menjabat Eselon I hanya berkisar 27 persen pada tahun 2016 . Dengan penerapan meritokrasi, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi strategis sebagai pengambil keputusan di birokrasi Pemerintah.

Baca Juga: Anaknya Tidak Bersekolah 3 Hari, Alasan Sang Ibu: 'Belajar di Hogwarts'

Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan dalam kebijakan publik adalah dengan membentuk Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Erna Irawati sebagai Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN, menyampaikan, “Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di setiap Kementerian dan Lembaga, baik di pusat maupun daerah, akan berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia"

"Secara prinsip meritokrasi, jabatan ini memberikan kesempatan yang sama kepada profesional perempuan untuk lebih banyak berkiprah dalam bidang kebijakan publik. Para analis kebijakan melakukan analisis dan menyampaikan rekomendasi kebijakan yang berkualitas serta mengadvokasi opsi dan solusi kebijakan tertentu, tidak terkecuali yang berkaitan dengan isu perempuan," lanjutnya.

Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) turut mendukung dibentuknya JFAK, dan pembentukan Asosiasi Analis Kebijakan yang akan menjadi ruang interaksi dan pertukaran pengetahuan antar analis kebijakan di Indonesia. Petrarca Karetji dari KSI mengatakan, “KSI telah bekerjasama dan mendukung LAN dalam peningkatan kapasitas para analis kebijakan serta memperkuat interaksi antara peneliti dan pembuat kebijakan untuk mendorong adanya kebijakan publik berbasis bukti secara lebih luas di Indonesia. KSI memiliki komitmen mendukung pengarusutamaan gender dan inklusi sosial untuk memperkecil kesenjangan sosial dalam pembangunan di Indonesia”.

Diharapkan setelah program ini, perempuan dapat mendapatkan peran yang lebih signifikan dalam pengambilan kebijakan publik tanpa adanya faktorr gender sebagai pembatas.

Baca Juga: Populer di Instagram, Tagar #AdaUntukIbunda Sampaikan Curhatan Anak Muda Soal Ibu Mereka