Wakapolri: Anggaran Keamanan Pilkada Siap, Beri Fokus ke Titik Rawan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pelaksanaan Pilkada 2018 di Indonesia semakin dekat. Tak kurang dari dua bulan, tepatnya tanggal 27 Juni 2018, 171 daerah akan menggelar pesta demokrasi ini secara serentak.
Lantaran waktu semakin dekat, elemen pelaksana Pilkada ini melakukan sejumlah persiapan agar pelaksanaan Pilkada berjalan tanpa gangguan.
1. Kerahkan pasukan untuk pengamanan
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu pihak yang turut mempersiapkan pengamanan Pilkada agar berjalan lancar. Menurut Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Syafruddin, persiapan pengamanan sudah siap dilakukan.
"Pengamanan Pilkada semua sudah siap, back-up kekuatan dari Polri, TNI sudah siap, seluruh elemen masyarakat juga terlibat untuk mewaspadai semua potensi yang bisa menganggu stabilitas keamanan," ujar Syafruddin saat ditemui di Kantor Pusat Dewan Masjid Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (2/4).
Baca juga: Demi Pilkada, Jaksa Agung Sepakat Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah
2. Anggaran keamanan sudah siap
Syafruddin mengatakan, anggaran terkait pengamanan juga sudah disiapkan oleh pihaknya. Dirinya juga mengatakan selain dengan TNI, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang melakukan Pilkada.
Editor’s picks
"Panglima dan Kapolri, Pangdam, Kapolda, Kapolres dan Dandim di daerah yang melakukan pilkada, bersama unsur-unsur Pemda juga sudah siap semuanya. Anggaran (untuk pengamanan) juga sudah cukup, tinggal kita berdoa supaya Pilkada aman," ucapnya.
3. Pengamanan di titik rawan
Pengamanan, kata dia, secara khusus juga akan dilakukan di daerah-daerah yang termasuk dalam titik rawan.
"Untuk di titik rawan itu ada di lihat dari tiga aspek yaitu yang punya sejarah konflik dan potensi konflik, demografi besar, serta geografi luas, nah tiga itu saya contohkan demografi itu Pulau Jawa, geografi itu ada NTB, Papua, lalu yang punya potensi konflik itu Kalbar, Sulsel, dan lain-lain, tentu kita lakukan pengamanan secara khusus," tuturnya.
4. Minta aparat bersikap netral
Lebih lanjut, Syafruddin berpesan agar anggotanya dapat bersikap netral dan tidak memihak, termasuk di daerah di mana calonnya merupakan purnawirawan.
"Iya itu untuk mengingatkan pada TNI Polri supaya tidak memihak, supaya netral agar nantinya pelaksanaan Pilkada berjalan aman sesuai dengan harapan kita semua," tandasnya.
Baca juga: Menjelang Pilkada Serentak, Jokowi: Jangan Lupa Bergembira!