Mendagri: Jangan Sampai Pilpres Mencederai Proses Demokrasi dan Kerukunan
IDN Times/Linda Juliawanti
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Poster berisi undangan deklarasi relawan #2019GantiPresiden ketika hari bebas kendaraan di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Minggu (6/5) besok, tersebar di kalangan wartawan dan media sosial.
Aksi deklarasi relawan tagar ini masih menuai pro dan kontra. Terlebih, pekan lalu sempat terjadi aksi intimidasi yang melibatkan seorang anak lelaki menangis yang juga terjadi di Car Free Day.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun angkat suara terkait rencana deklarasi ini.
1. Deklarasi rawan kampanye terselubung
IDN Times/Ardiansyah FajarTjahjo menuturkan sebaiknya masyarakat mengikuti arahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ketika hendak menyuarakan aspirasi politiknya. Sebab meski sekadar deklarasi, menurutnya rawan terjadi kampanye terselubung.
Baca juga: Dipersekusi Massa #2019GantiPresiden, Pihak #DiaSibukKerja Lapor Polisi
"Kalau tidak salah dalam acara di Polri, Bawaslu sudah mengeluarkan pernyataan agar acara deklarasi itu jangan sampai menjadi kampanye terselubung," ujar Mendagri Tjahjo saat dikonfirmasi, Sabtu (5/5).
2. Mestinya masyarakat melakukan aksi politik ketika sudah memasuki massa kampanye
IDN Times/Sukma ShaktiMenurut dia, tak elok jika deklarasi dukungan terhadap calon presiden dilakukan sebelum massa kampanye dimulai.
"Lebih elegan jika itu disuarakan saat masa kampanye sudah dimulai sehingga tak dituding curi start atau lain-lain. KPU kan sudah mempunyai jadwal tahapan-tahapan Pilpres. Saya kira harusnya mengacu kesitu saja," ungkap dia.
Editor’s picks
3. Tjahjo meminta agar masyarakat tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain yang tak sepaham
ANTARA FOTO/Humas Pemprov LampungLebih lanjut terkait kampanye ganti presiden dia menyerahkan semuanya kepada Bawaslu. Namun, Tjahjo berpesan agar massa pendukung calon tertentu tak memaksakan kehendak agar orang lain mengikuti pilihannya.
"Dalam setiap mengekspresikan aspirasi politiknya, siapa pun itu, jangan sampai mengabaikan etika politik. Indonesia adalah negara demokrasi, setiap orang bebas mengutarakan pendapatnya," ucapnya.
"Jangan kemudian memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain yang tak sepaham. Negara yang harus dibangun untuk tidak saling memaksakan kehendak bagi setiap warga masyarakat yang mungkin ada beda pendapat," tambahnya.
"Yang kita lihat selama ini kan ada sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya pada kelompok masyarakat lain yang mungkin berbeda pendapat, yang berbeda sikap, pilihan politik. Sikap sikap semacam ini sebuah sikap politik yang tidak beretika," ujarnya.
4. Jangan sampai pilpres mencederai proses demokrasi dan kerukunan
Instagram/@TeguhKaosPolosDia melanjutkan munculnya gelaja sekelompok orang yang memaksakan kehendak pada orang lain yang mungkin berbeda pilihan, merupakan tindakan tidak beretika dan mengancam proses demokrasi di Indonesia.
"Kita ingin membangun sebuah proses konsolidasi demokrasi politik kita yang lima tahunan ini yang beretika dan bermartabat. Jangan sampai kejadian lima tahun ini mencederai persahabatan, kegotong-royongan sebagai masyarakat yang berkomunikasi berinteraksi setiap harinya," tandasnya.
Baca juga: Kampanye Sudrajat-Syaikhu, Sohibul Iman Singgung Tagar #GantiPresiden2019
Topik:
Berita Terkini Lainnya
