Megawati Dilaporkan ke Polda Jatim, PDIP: Ini Terkait Pilkada

Jangan sampai Jatim ikut isu SARA ya...

Jakarta, IDN Times - Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat HUT PDIP ke-44 di Jakarta pada 10 Januari 2017, berujung pelaporan oleh sejumlah tokoh Islam atas tuduhan penodaan agama ke Polda Jawa Timur, Rabu (8/11).

Dalam surat Tanda Bukti Lapor yang diterima IDN Times hari ini, Rabu (8/11), laporan tersebut ditulis dibuat oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlah Pamekasan, Moh Ali Salim dengan korban umat Islam atau ulama yang berasal dari Madura antara lain Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

"Kita atas dasar perintah dari tokoh se-Madura dari empat kabupaten yang melaporkan tokoh-tokoh umat Islam dari 4 kabupaten tadi. Ada 20-30 ulama yang lapor, banyak lah," ujar Ali saat dihubungi IDN Times, Rabu (8/11).

Megawati Dilaporkan ke Polda Jatim, PDIP: Ini Terkait PilkadaFacebook.com/Saifuddin Surur

Ali mengungkapkan bahwa laporan tersebut dibuat tak main-main. Dia ingin Megawati diproses atas ucapannya yang menyebut kalau hari kiamat dan setelah kematian itu tidak ada, seakan-akan hanya ramalan padahal itu dalam Al Quran surat Al Baqarah di ayat-ayat pertama itu sudah ada. 

Bahkan, Ali mengungkap siap menggelar aksi jika proses hukum gterhadap Megawati tidak diproses.

"Kita tunggu perintah dan ulama Madura yang hadir tadi. Kalau perlu ada aksi ya, akan lakukan. Tapi kita masih mengikuti perkembangan dulu ya. Kayaknya kalau liat keadaan sekarang, belum. Kalaupun nanti ada aksi ya atas nama umat Islam bukan atas nama Ormas, gak akan kita bawa ormas ya gitu. Tapi waktu pelaporan gak rumit kok sambil gurau-gurau kok tadi," tandasnya.

Baca juga: Pamerkan Gambar Menstruasi, Stasiun Ini Tuai Protes

Ali mengaku didampingi sejumlah pengacara saat menyampaikan laporannya. Mereka menyerahkan barang bukti berupa copy CD berisi pidato yang diambil dari Youtube tanggal 6 Juni 2017. Mereka juga menyertakan bukti teks pidato Megawati. 

Laporan diterima oleh Polda Jatim dalam Nomor: TBL/1447/XI/2017/UM/Jatim.

"Benar ada laporan. Sebagai polisi setiap laporan harus ditindak lanjuti. Tetapi apakah itu bisa pidana atau tidak, itu kita hasilkan dari penyelidikan", kata Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes pol Frans Barung Mangera saat dihubungi IDN Times.

Megawati Dilaporkan ke Polda Jatim, PDIP: Ini Terkait PilkadaFacebook.com/Saifuddin Surur

Menanggapi laporan tersebut, Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan bahwa laporan patut diduga terkait dengan pemilu kepala daerah di Jawa Timur.

“Laporan polisi kpd Ibu Megawati Soekarnoputri dgn tuduhan melakukan perbuatan yg menyatakan permusuhan atau kebencian atau penghinaan thd golongan tertentu pd pidato HUT PDI Perjuangan tgl 10 Januari 2017 ke Polda Jawa Timur pada tanggal 8 November 2017 sebagai sesuatu tindakan hukum yang patut dicurigai sebagai upaya utk memulai mengobarkan isu SARA dalam pilkada Jawa Timur,” kata Basarah saat dihubungi IDN Times.

Mengapa demikian, Basarah melanjutkan, peristiwa pidato Ketua Umum PDI Perjuangan pada HUT PDIP ke 44 telah terjadi 11 bulan lalu tetapi mengapa baru dilaporkan tgl 8 November 2017.

Ia meminta kepada seluruh kader PDIP se-Jawa Timur dan seluruh Tim Pendukung Saifulloh Yusuf dan Abdullah Azwar Anas sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tidak terpancing dengan propaganda dan provokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang ingin menciptakan instabilitas sosial dan politik di Jawa Timur dengan mengobarkan isu SARA.

Meski demikian, Basarah mengatakan bahwa polisi memang harus menerima semua laporan yang masuk, namun tidak semua laporan ke polisi wajib untuk ditindaklanjuti ke tingkat penyelidikan atau penyidikan apabila tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Apalagi, katanya, jika laporan polisi tersebut didasari motif menimbulkan masalah SARA yg dpt menciptakan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.

"Kami percaya sepenuhnya, Polda Jawa Timur akan berhati-hati dan sigap menangani kasus ini sehingga tidak berkembang menjadi masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat di Jawa Timur. Mari kita cipatakan pilkada Jatim yang aman, tertib dan damai dengan tetap menjaga persaudaraan kebangsaan kita bersama," kata Basarah.

Baca juga: Petugas Pindahkan Pelaku Kerusuhan di Lapas Nusakambangan 

 

Topik:

Berita Terkini Lainnya