Main-main dengan Duit Kampanye, Ini Ancamannya!

2. Peserta Pilkada yang terbukti melanggar dapat didiskualifikasi

IDN Times/Sukma Shakti

Fritz mengungkapkan apabila pasangan calon terbukti tidak melaporkan dana kampanye dan adanya sumber yang tidak jelas, maka mereka bisa didiskualifikasi.

"Apabila ada sumbangan dari hasil kejahatan, hasil dari korupsi, kemudian dari sebuah sumber sumber yang tidak jelas. Apabila tidak ada keterangan dari para pemberinya, apabila itu dapat diduga itu dapat didiskualifikasi oleh KPU, tentu atas rekomendasi dan penelitian yang dilakukan Bawaslu," ucap Fritz.

3. Terancam pasal TPPU

IDN Times/Sakti

Frizt juga menyebutkan tidak menutup kemungkinan kedepannya pasangan calon yang terbukti bermain-main dengan uang kampanye akan dikenakan pidana umum, yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Jika pada pengembangan kasus kita temukan ketidakwajaran di luar sumbangan, bahwa setiap calon yang mempergunakan dana-dana seperti itu dia tidak hanya kena UU Pemilihan tapi juga kena tindak pidana pencucian uang apabila tidak dilaporkan dan apabila sumber sumber dananya tidak jelas," katanya.

Frizt mengatakan hal ini akan menjadi concern kepala daerah untuk berhati hati terhadap dana yang digunakan selama kampanye. Sebab mungkin sekali selama ini calon kepala daerah hanya fokus pada rekening khusus dana kampanye maupun rekening lain.

Peraturan ini sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada pasal 76 ayat 1 sampai 5, yang berisi.

(1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan;
d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

(2) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.

(3) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan.

(4) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.

(5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

"Jadi itu sebenarnya adalah sebuah pagar yang diberikan UU. Agar setiap para calon kepala daerah itu mendapatkan sumber dana dari sumber yang jelas, sah dan dapat di audit. Tujuan kita bersama untuk menjdapatkan calon kepala daerah yang berintegritas dan kita nikmati bersama-sama," tandasnya.

Baca juga: Inilah Batasan Dana dan Aturan Kampanye Pilkada Jatim 2018