Kasus Setya Novanto Buat Partai Golkar 'Bersih-bersih' Melalui Munaslub

Jakarta, IDN Times - Penetapan mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), menjadi sebuah 'tamparan' bagi partai berlambang pohon beringin. 

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyebut hal ini membuat sebuah kesempatan bagi Partai Golkar untuk melakukan aksi 'bersih-bersih' usai mundurnya Setnov dari Ketua Umum, dengan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 18-20 Desember 2017 mendatang di Jakarta. 

Baca juga: Kamis Dinihari, Airlangga Sah Menjadi Ketua Umum Golkar

IDN Times/Linda Juliawanti

Agung menyampaikan Agenda Munaslub Partai Golkar sendiri digelar berdasarkan Anggaran Dasar yang tercantum dalam Pasal 32, maka Munaslub berwenang memilih dan menetapkan Ketua Umum dan menetapkan DPP Partal Golkar, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pakar dan Mahkamah Partai.

"Tentunya hal ini sebagai bentuk tanggung jawab Partai Golkar, dan menjadi bagian dari upaya yang sungguh-sungguh untuk menjadikan ini sebagai kesempatan bersih-bersih bagi Partai Golkar," ujar Agung di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (15/12). 

Baca juga: Idrus Marham: Jabatan Ketua Umum Golkar Dibahas Pasca-Praperadilan

Menurutnya, bersih-bersih ini sebagai upaya untuk menaikkan elektabilitas Partai Golkar yang belakangan diketahui menurun, terlebih dalam menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, Pemilihan Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Setelah periodisasi Pak Novanto selesai, kita akan sama-sama memasuki even penting forum tertinggi partai untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yakni menggelar munaslub dengan di dahului Rapimnas. Ini adalah even yang terpenting bagi kami setelah mengalami pergulatan dan masalah yang dihadapi Golkar," jelasnya.

"Ketua Umum terpilih Hasil Munaslub Partai Golkar tahun 2017 adalah sekaligus sebagai Ketua Formatur, bersama dengan anggota Formatur nantinya wajib memperhatikan prinsip Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT) dengan menandatangani Pakta Integritas," ungkapnya.

"Dalam pakta integritas yang terdiri tujuh point, di antaranya bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan dari kepengurusan jika terlibat narkoba, tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, kami tegas dan mengusung tagline 'Golkar Bersih, Bersatu dan Bangkit'," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Agung mempertegas pernyataan Airlangga Hartarto untuk tetap mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tahun 2014-2019. Serta konsisten mengusung Joko Widodo sebagai calon Presiden RI 2019-2024.

"Saya sampaikan agar Munaslub benar-benar memperhatikan dan menjaga hak-hak suara dari para peserta Munaslub 2017, yang terdiri DPD Kabupaten/Kota, DPD Provinsi, Ormas Pendiri dan yang didirikan serta DPP Partai Golkar," tandasnya. 

Baca juga: Ini 5 Fakta Unik Airlangga Hartarto, Pengganti Setya Novanto di Partai Golkar