Jelang Pilkada, Polri Lakukan Patroli Cyber Hempaskan Penyebar Hoax

Jakarta, IDN Times - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2019 mendatang, aparat kepolisian akan melakukan pengawasan kampanye di media sosial secara masif.   

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto menjelaskan, hal ini berkaca pada fenomena yang terjadi pada Pilkada DKI beberapa waktu lalu, dimana sejumlah pihak menggunakan media sosial sebagai wadah untuk menggiring opini berbau SARA.

"Di media sosial untuk diketahui memang isu sensitif lebih mengemuka masalah agama, tetapi kita tidak boleh menganggap ringan masalah SARA, karena masalah SARA ini juga bisa memicu konflik horizontal," kata Setyo saat menjadi narasumber di diskusi Kesiapan Pilkada Serentak 2018' di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (27/11).

Baca juga: Isu Agama Masih Pengaruhi Pilkada Serempak 2018

IDN Times/Linda Juliawanti

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Mabes Polri sudah membentuk Direktorat Siber di Bareskrim, Direktorat Kamsus di Baintelkam dan Biro Multimedia di Divisi Humas untuk mengawasi konten negatif dan hoax di media sosial.

"Kita akan melakukan patroli 24 jam sehari selama 7 hari, artinya kita full setiap saat kita melakukan patroli," jelasnya.

Ketika pihaknya telah mendapatkan hal-hal negatif, maka langsung melakukan profiling untuk mengetahui siapa yang membuat dan menyebarkan konten tersebut.

Setelah itu, barulah pihaknya melakukan pendekatan secara persuasif yaitu dengan edukasi.

"Tapi kalau memang ini tidak bisa diterima, maka kita akan mengecap HOAX pada konten itu, resmi dari divisi Humas Polri. Kemudian kita sebarluaskan bahwa itu adalah hoax dan tidak perlu disebarluaskan lagi oleh masyarakat," ungkapnya.

Namun, lanjut dia, jika hal tersebut tak juga diindahkan dan penyebar konten sudah tidak bisa dibina lagi, dia pun tak segan-segan untuk menindak tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

Tiga media sosial jadi sarana penyebaran 

Pada kesempatan ini, Setyo juga menyebut Facebookers atau pengguna media sosial Facebook yang paling sering digunakan sebagai wadah membuat dan menyebarkan berita bohong. Selain itu, pengguna Instagram dan Twitter. 

"Nah yang paling banyak di Facebook. Misalnya di Facebook ini yang kita temukan di Medan, ada yang sampai tiga layer. Dia menggunakan akun orang lain. Ini pinter tapi keblinger. Nah ini yang tidak boleh," jelasnya.

Setya pun lantas mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan media sosial dengan identitas yang benar.

"Pemerintah juga minta menggunakan media sosial dengan identitas yang benar, karena dengan  menggunakan identitas palsu ini ada indikasi dia akan berbuat yang tidak-tidak. Dari sini kita sudah tahu lah," tuturnya.

Untuk itu, dia juga meyakinkan kepada masyarakat bahwa Polri siap untuk melalukan patroli siber kepada masyarakat setiap saat agar tak ada lagi yang terpengaruh isu negatif, apalagi bohong.

Adapun beberapa wilayah Provinsi Indonesia yang rawan berpotensi konflik, ujar Setyo adalah, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara hingga Papua.

Setyo pun berharap agar seluruh elemen masyarakat untuk bisa bersama-sama menciptakan pesta demokrasi dengan damai.

Baca juga: Pilkada Jateng dan Jatim Tanpa Calon Perseorangan