Pemilihan Bamsoet sebagai Ketua DPR RI Dianggap Blunder

2. Menimbulkan kontroversi publik

Instagram/@bambang.soesatyo

Menurut Jeirry, terpilihnya Bamsoet dapat menimbulkan kegaduhan publik. Terlebih, jika Bamsoet usai dilantik tetap enggan memenuhi panggilan KPK. Jeirry menilai, Bamsoet tak tepat untuk dijadikan ketua DPR RI. 

"Kita harus pertanyakan ketua Golkar, kalau setujui Bamsoet untuk jadi ketua, ini bisa melanggengkan kekotoran dalam tubuh Partai Golkar. Memasukkan Bamsoet jadi ketua DPR bisa menjadi kontroversi publik. Selain itu juga akan menurunkan elektabilitas dalam Pilkada dan Pilpres, apalagi kecenderungan suara Golkar juga semakin turun," kata Jeirry.

3. Ada dinamika politik di tubuh Golkar

IDN Times/Margith Juita Damanik

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menambahkan, penunjukkan Bamsoet di internal Partai Golkar tak berjalan mulus. Hal itu mengindikasikan proses penunjukan tak berjalan lurus, lantaran ada dinamika politik yang tak 100 persen memuluskan Bamsoet.

"Golkar berjanji akan tampil bersih. Itu direpresentasikan dari Airlangga Hartanto yang kini jadi ketua. Harusnya Golkar juga bisa mentransformasi sosok ketua DPR yang menjadi hak Partai Golkar," kata Ari pada kesempatan yang sama. 

Baca juga: 5 Hal Menarik Tentang Calon Ketua DPR Bambang Soesatyo

4. Golkar partai bersih berakhir antiklimaks

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Menurut Ari, upaya Golkar mencitrakan diri sebagai partai bersih akan berakhir antiklimaks, lantaran memilh Bamsoet sebagai ketua DPR. Dia menilai, pengganti mantan Setya Novanto harus bersih, berintegritas, bebas korupsi, dan tidak mendukung Pansus Hak Angket KPK. 

"Kalau Golkar bermain-main, ini akan membuat blunder hubungan DPR dan KPK. Idealnya DPR berwajah baru, Ketua dan Wakil baru, anti korupsi dan tak mendukung Pansus Hak Angket KPK. Kalau itu bisa dipenuhi, suara Golkar akan signifikan. Saat ini DPR sudah terpuruk di mata publik, elektabilitas Golkar juga rendah," kata Ari.

5. Pemilihan Bamsoet sudah dipertimbangkan secara matang 

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Menanggapi pandangan tersebut, Wakil Sekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menuturkan, kebijakan mengangkat Bamsoet sebagai Ketua DPR RI merupakan kebijakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. 

"Kami harus loyal dan menerima keputusan itu sebagai kebijakan partai. Tentu, Pak Airlangga memiliki pertimbangan yang matang dan memiliki argumentasi yang kuat untuk memilih Pak Bamsoet sebagai Ketua DPR RI," ujar Ace ketika dihubungi terpisah oleh IDN Times.

Sementara, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengatakan, keterkaitan Bamsoet sebagai angota Pansus Angket KPK sah-sah saja karena Bamsoet tidak melanggar hukum. 

"Pak Bamsoet pernah jadi anggota Pansus Angket KPK dan inisiator KPK, kan gak melanggar hukum itu?" ujar Mahyudin di Gedung DPR, Jumat 12 Januari lalu.

Pemilihan Bamsoet, kata Mahyudin, juga tidak ada kaitan dengan slogan Golkar partai bersih. Karena dia hanya melaksanakan tugas partai. "Kecuali kalau Pak Bambang bermasalah secara hukum dengan korupsi, maka itu bertentangan," dia melanjutkan.

Bahkan, kata Mahyudin, sekali pun Bamsoet pernah disebut-sebut oleh terdakwa pemberian keterangan palsu dalam kasus korupsi e-KTP Miryam S Haryani terlibat kasus e-KTP, namun hal itu tidak masalah karena tidak terbukti.

"Sempat juga disebut oleh Miryam, tapi kan gak terbukti. Sekarang orang hanya disebut-sebut, misalnya terlibat, kalau gak ada bukti kan gak bisa disalahkan. Menurut saya Pak Bamsoet pengalamannya cukup banyak juga, sekarang ketua Komisi III. Sehingga beliau memang kapasitasnya memenuhi untuk jadi ketua DPR," kata Mahyudin.

Baca juga: Dewan Pembina Partai Golkar Setujui Usulan Bamsoet Jadi Ketua DPR Baru