Intoleransi Semakin Marak, Ini Usulan Generasi Millennials kepada Pemerintah
IDN Times/Sukma Shakti
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Merebaknya isu intoleransi dan paham radikal yang menyasar anak muda perlu diwaspadai. Berdasarkan hasil riset International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada 2016, paparan paham radikal paling sering didapatkan melalui media televisi dan internet.
Media sosial yang dominan digunakan seperti Facebook, Twitter, dan Youtube menjadi sarana potensial bagi anak muda untuk bertukar informasi. Tercatat sebanyak 60,4 persen anak muda intens menggunakan internet.
Nah, untuk menghindari penyebaran isu intoleransi dan paham radikal, anak-anak muda yang tergabung dalam Human Rights Cities Youth Fellowship INFID memberikan beberapa rekomendasi pada pemerintah.
1. Mendorong pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat di ruang publik
IDN Times/Sukma ShaktiPemerintah, baik pusat maupun daerah, dituntut bergerak aktif dalam memfasilitasi masyarakat, khususnya para pemuda dengan membentuk ruang-ruang untuk para pemuda dapat saling bertemu di ruang terbuka publik.
Alun-alun kota, balai desa, sanggar seni, dan RPTRA dapat digunakan sebagai ruang perjumpaan pemuda lintas iman dengan beragam kompetensi yang dimiliki, misalnya pertunjukan pentas seni kebudayaan setempat dan parade budaya.
"Serta kegiatan yang berbasis edukasi, misalnya seminari, diskusi publik lintas iman, short coursetraining kebinekaan dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif. Kegiatan itu untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki serta terciptanya komunikasi yang intens di antara mereka," ujar Davida Ruston Khusen, salah satu peserta fellowship INFID di Jakarta, Rabu (21/2).
Baca juga: [Linimasa] Kasus Intoleransi dan Kekerasan Beragama Sepanjang 2018
2. Meminimalisasi tindakan represif
Editor’s picks
IDN Times/Sukma ShaktiPemerintah diharapkan meminimalisasi tindakan-tindakan yang represif kepada perkumpulan-perkumpulan masyarakat, seperti melakukan pembubaran diskusi secara paksa atau penutupan rumah ibadah dan sebagainya.
Selain itu, membuat pertemuan dengan tokoh lintas iman untuk menjalin komunikasi dan merespons segala potensi intoleransi yang ada di daerah setempat.
3. Melakukan pendidikan publik
Sukma Shakti/IDN TimesPemerintah diharapkan mampu melakukan upaya pencegahan tindakan intoleransi melalui pendidikan publik secara menyeluruh. Hal itu dilakukan dengan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah atau instansi lainnya, terutama penguatan kapasitas dan peran Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), dan Unit Kegiatan Siswa (UKS), dan ekstrakurikuler lainnya melalui pengembangan kepemimpinan berbasis pancasila maupun forum-forum diskusi siswa lintas agama.
"Selain itu, budaya literasi media pada masyarakat perlu didorong. Pemerintah dapat bekerja sama dengan saluran- saluran media populer seperti media sosial, youtube, atau radio komunitas di masyarakat untuk mengatasi permasalahan intoleransi. Media tersebut dapat memberikan informasi terkait hasil riset pada isu-isu perdamaian dan toleransi beragama melalui artikel populer, visual, dan infografis," ujar David.
Baca juga: Ancaman Intoleransi di Tengah Keberagaman: Ada Skenario Jangka Panjang?
Topik:
Berita Terkini Lainnya
