Soal Umpatan Arteria, MUI: Elit Politik Harus Berperilaku Santun
Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Beberapa hari terakhir, publik digegerkan oleh umpatan 'bangsat' yang ditujukan pada Kementerian Agama oleh Anggota Komisi III Fraksi PDIP Arteria Dahlan. Umpatan tersebut keluar saat membahas kasus penipuan ibadah umrah dalam rapat antara Komisi III dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/3). Majelis Ulama Indonesia (MU) pun turun tangan meredam emosi.
1. MUI mengimbau pejabat mengedepankan moral
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.MUI meminta kepada para tokoh dan elit politik agar mengedepankan perilaku santun dalam berpolitik, baik dalam menyampaikan pendapat maupun kritik, sehingga tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan.
"Kebebasan berekspresi, perbedaan pendapat dan menyampaikan kritik adalah hak asasi setiap orang yang dilindungi oleh konstitusi. Namun, dalam pelaksanaannya harus tetap mengindahkan nilai-nilai moral, etika dan agama sehingga sebesar apa pun perbedaan pendapat yang terjadi di ruang publik harus tetap dalam bingkai perbedaan yang sehat, konstruktif, dan argumentatif," ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan tertulis pada Kamis (29/3).
Baca juga: Cela Menteri Agama, Politisi Arteria Dahlan Akhirnya Meminta Maaf
2. Kiritik yang dibangun harus baik dan elegan
IstimewaEditor’s picks
Zainut menambahkan, kritik yang dibangun harus dengan narasi yang baik, jujur dan elegan, bukan dengan narasi yang sinis, sarkastik dan penuh kebencian. Sehingga tidak ada pihak yang merasa direndahkan dan dilecehkan.
"MUI sangat menyayangkan ada pejabat negara yang dalam mengungkapkan kritik menggunakan kalimat yang kasar dan arogan. Hal tersebut menunjukkan rendahnya etika, tumpulnya rasa empati dan hilangnya kepekaan sosial. Perilaku tersebut merupakan bentuk arogansi kekuasaan dan sikap jumawa," kata Zainut.
3. Pejabat negara harus jadi teladan
IDN Times/Margith Juwita DamanikMenurut Zainut, pejabat negara harus menjadi teladan dan panutan bukan sebaliknya berperilaku seperti preman. Karena pada dirinya melekat tanggung jawab bukan saja kepada rakyat yang diwakilinya tetapi juga kepada Tuhan. MUI yakin DPR memiliki mekanisme kontrol dan evaluasi terhadap perilaku anggotanya karena ada tata tertib, kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap anggota DPR RI.
"Jadi jika ada unsur pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggotanya, maka MKD harus memberikan sanksi yang tegas demi menjaga marwah dan kehormatan lembaga DPR RI, baik melalui pengaduan maupun tanpa adanya pengaduan dari masyarakat," ungkapnya.
Baca juga: Arteria Cela Menteri Agama, Arsul Sani: Jaga Kehormatan Lidah
Berita Terkini Lainnya
