Tak Ingin Dibiayai Swasta, Anies Sebut Ada Good Governance di TGUPP

Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan besaran honor atau gaji untuk tim Percepatan Pembangunan (TGUPP) di RAPBD 2018 sebesar Rp 28,5 miliar dikarenakan tidak adanya campur tangan pihak swasta.

"Jika mereka yang bekerja membantu Gubernur, menyusun kebijakan, membantu percepatan pembangunan justru dibiayai swasta, maka akan muncul potensi konflik kepentingan menjadi tinggi," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/11).

Baca juga: Anies Tuding TGUPP Era Ahok Dibiayai Swasta

Istimewa/Humas Pemprov DKI Jakrta

Dengan adanya pendanaan yang transparan, tambahnya, dan didanai menggunakan APBD maka akan jelas serta tidak ada ketergantungan kepada pihak luar. 

Melalui pendanaan dari APBD inilah, Anies ingin menciptakan Good Governance.

"Memang nampaknya mungkin menarik perhatian, namun inilah praktek good governance. Inilah praktek tata kelola yang dijalankan dengan transparansi," klaim Anies.

Dalam RAPBD 2018 terdapat dana Rp 28,5 miliar untuk dana TGUPP.

Meningkat lebih dari 12 kali lipat dibanding draf anggaran yang belum dibahas yakni Rp 2,3 milliar.

Baca juga: Anies dan Sandiaga Cari Waktu untuk Temui Ahok