Sistem Jalan Berbayar di Jakarta Ditargetkan Mulai 2019

Pemprov DKI menggandeng Austria dan Swedia

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggandeng Austria dan Swedia untuk menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) pada 2019.

1. ERP untuk lalu lintas Jakarta yang lebih baik

Sistem Jalan Berbayar di Jakarta Ditargetkan Mulai 2019IDN Times/Fitang Budhi Adhitia

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga mengapresiasi kerjasama dengan Austria dan Swedia dalam penerapan ERP. Ia berharap dengan sistem ini lalu lintas di Jakarta bisa menjadi lebih baik.

"Kita hari ini bergembira kehadiran yang mulia duta besar Austria dan yang mulia duta besar Swedia. Hari ini ibu Johanna dan ibu Helene membawa inovasi investasi yang sedang kami kembangkan di sini yang berkaitan dengan ERP," ujar Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (8/2).

Baca juga: Amankan Lalu Lintas Jakarta, Polisi Manfaatkan CCTV dan Media Sosial

2. Proyek ERP dibagi menjadi 2 tahap

Sistem Jalan Berbayar di Jakarta Ditargetkan Mulai 2019IDN Times/Fitang Budhi Adhitia

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansah mengatakan proyek ERP tersebut dibagi menjadi 2 tahap. Pemenang tender proyek ini akan diumumkan pada Oktober 2018.

"Ya kita mau melakukan dua kali tender dan nanti insya Allah bulan Oktober, kita sudah sama-sama bisa mendapatkan pemenang daripada tender tersebut," ujar Andri.

3. Proyek ERP rampung pada 2019 

Sistem Jalan Berbayar di Jakarta Ditargetkan Mulai 2019IDN Times/Fitang Budhi Adhitia

Dua tahap proyek pembangun ERP tersebut dimulai dari kawasan Senayan hingga bundaran Hotel Indonesia, serta dilanjut lagi hingga Jalan Medan Merdeka Barat yang memakan waktu hampir satu tahun.

"Secara keseluruhan, implementasinya bulan Oktober juga, karena proses pembangunan itu sekitar 10 bulan sampai satu tahun," lanjut Andri.

4. Belum menentukan besaran tarif

Sistem Jalan Berbayar di Jakarta Ditargetkan Mulai 2019IDN Times/Helmi Shemi

Pemprov DKI belum menentukan berapa tarif jalan yang dikenakan ketika melewati jalur ERP tersebut, karena Pemprov sendiri ingin terfokus pada penguraian kemacetan dengan adanya sistem ERP ini.

"Untuk tarifnya sampai dengan saat ini kita belum tentukan. Tetapi tarifnya yang akan kita gunakan adalah fluktuatif. Karena ERP ini tidak semata-mata mendapatkan PAD. Tetapi memberikan keseimbangan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan," jelas Andri.

Baca juga: Coba Tebak, Berapa Harga Jam Tangan Sandiaga Uno Ini?

 

Topik:

Berita Terkini Lainnya