Pemerintah Diminta Evaluasi Penjara Napi Teroris Pasca-Insiden Mako Brimob Berdarah

Pemerintah dan masyarakat harus kerja sama

Jakarta, IDN Times - Ketua Setara Institute Hendardi angkat bicara terkait kericuhan di rutan narapidana terorisme (napiter) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa (8/5) malam. Setara Institute menyampaikan duka cita atas gugurnya lima anggota Polri dalam penanganan kerusuhan tersebut.

1. Pemerintah harus evaluasi sistem penjara napiter

Pemerintah Diminta Evaluasi Penjara Napi Teroris Pasca-Insiden Mako Brimob BerdarahIDN Times/Irfan Fathurohman

Menurut Hendardi, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus segera mengevaluasi kembali sistem penjara yang dihuni para terpidana teroris, yang selama ini dianggap memerlukan penanganan yang tidak biasa.

“Peristiwa ini menunjukkan bahwa penanganan narapidana dan lembaga pemasyarakatan terorisme tidak bisa menggunakan standar biasa, karena narapidana teroris masuk kategori high risk dan perlu penanganan khusus. Pemerintah harus memberikan dukungan penguatan Lapas untuk jenis-jenis kejahatan serius,” kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/5).

Baca juga: 4 Polisi Dikerahkan untuk Negosiasi Penyanderaan di Mako Brimob

2. Teror di Mako Brimob jadi pelajaran agar tidak berkompromi dengan radikalisme dan terorisme

Pemerintah Diminta Evaluasi Penjara Napi Teroris Pasca-Insiden Mako Brimob BerdarahIDN Times/Irfan Fathurohman

Menurut Hendardi, penyerangan napi terorisme menunjukkan bahwa kekuatan kelompok teror masih eksis dan efektif berjejaring, serta terus menjadi ancaman bagi keamanan. 

“Peristiwa ini mengingatkan semua pihak untuk tidak berkompromi dengan radikalisme dan terorisme yang mengancam keamanan dan ideologi bangsa,” kata dia.

3. Hentikan politisasi isu intoleransi dan radikalisme hanya untuk kepentingan politik elektoral

Pemerintah Diminta Evaluasi Penjara Napi Teroris Pasca-Insiden Mako Brimob BerdarahIDN Times/Irfan Fathurohman

Hendardi menyebutkan, perlu kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, untuk menyikapi kasus terorisme. Penanggulangan ini dilakukan mulai dari hulu adanya tindak terorisme, yakni intoleransi. 

“Semua pihak harus menghentikan politisasi isu intoleransi dan radikalisme hanya untuk kepentingan politik elektoral 2018 dan 2019, yang justru memberikan ruang bagi kebangkitan kelompok ekstrimis,” kata Hendardi.

Hingga kini satu anggota Brimob diduga Bripka Iwan Sarjana masih disandera napi teroris dan masih dalam upaya negosiasi pihak kepolisian. Penyerangan narapidana teroris terhadap aparat kepolisian yang terjadi di Mako Brimob, Selasa (8/5) malam, menewaskan lima anggota Brimob dan satu narapidana teroris.

Baca juga: Belasan Jam Mako Brimob Rusuh, Kemana Pejabat Tinggi Polri?

 

Topik:

Berita Terkini Lainnya