Pegawai Kemenkeu Terjaring OTT KPK, Sri Mulyani: Sudah Dipecat
IDN Times/Fitang Budhi Adhitia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya telah memberhentikan pegawai kementeriannya berinisial YP yang terjaring operasi tangkap tangan KPK.
"Sudah terpenuhi syarat dilakukan pemberhentian, jadi kami lakukan pemberhentian," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Kementerian Keuangan, Senin (7/5).
1. Menunggu surat resmi dari KPK
IDN Times/Fitang Budhi AdhitiaDalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan mengatakan YP saat ini telah ditahan oleh penyidik KPK. Dengan begitu, salah satu unsur untuk pemberhentian seorang pegawai sudah terpenuhi.
Meski begitu pihaknya masih menunggu surat surat penahanan dari KPK. "Sebagai syarat formal untuk melakukan tindakan administratif," katanya.
Baca juga: Terungkap, Bupati Bandung Barat Abu Bakar Berbohong Soal OTT KPK
2. Meningkatkan sistem whistleblower
IDN Times/Fitang Budhi AdhitiaSri Mulyani mengatakan pihaknya sebenarnya sudah meningkatkan sistem whistelblower yang bisa mencegah atau membongkar kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Keuangan.
"Jadi kalau merasa ada yang melakukan melanggar dari sisi integritas, agar itu bisa dilaporkan," katanya.
Editor’s picks
3. Murni kasus pencaloan
IDN Times/Sukma ShaktiSri Mulyani mengatakan kasus ini murni pencaloan yang dilakukan oleh YP. Ia percaya masih banyak pegawai di Kementeriannya yang memegang teguh integritas.
Sri Mulyani juga mengatakan jika integritas bukan semata ditentukan oleh gaji tinggi, tapi juga dari sistem.
"Kami bangun sistem agar orang yang memiliki integritas akan terjaga integritasnya dan orang yang mulai tergoda tidak terpengaruh," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, seorang pegawai Kementerian Keuangan berinisial YP terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (4/5).
YP diduga terlibat dalam dugaan suap terkait proyek perumahan dan pemukiman dalam rangka Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyesuaian (RAPBNP) 2018.
Baca juga: Enam Hal Soal Amin Santono, Anggota DPR yang Kena OTT KPK
Topik:
Berita Terkini Lainnya
