4 Peran Penting Sukuk Negara Dipeningkatan Kualitas Muslim Indonesia

Banyak digunakan untuk program penting

Jakarta, IDN Times - Sepanjang tiga tahun Pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dan Jusuf Kalla, Sukuk Negara memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program peningkatan kualitas muslim Indonesia. 

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Suminto kepada awak media, Kamis (28/12) menuturkan, perkembangan pembiayaan proyek yang dimaksudnya antara lain peningkatan kualitas muslim Indonesia yang disalurkan melalui Kementerian Agama.

Baca juga: Andil Besar Sukuk Negara di Ketahanan Pangan Indonesia 

“Pada 2014 baru Rp200 miliar, dan sejak 2015 nilainya melonjak hingga Rp675,3 miliar. Seiring berjalannya waktu, terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 nilainya mencapai Rp1,79 triliun. Sehingga, selama tiga tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo-JK telah disalurkan Rp4,13 triliun dari sukuk negara,” kata Suminto.  

1. Disalurkan untuk kepentingan umat

4 Peran Penting Sukuk Negara Dipeningkatan Kualitas Muslim Indonesiamediaindonesia.com

Seluruh pembiayaan tersebut, tambah Suminto, disalurkan melalui Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Ditjen Pendidikan Islam dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas ibadah ke tanah suci.

Sebagaimana diketahui, Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau instrumen utang piutang tanpa riba, adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah.

Baca juga: Jokowi Sebut Ada Faksi di Golkar, Begini Tanggapan Airlangga Hartarto

2. Sejak diluncurkan Sukuk Negara capai Rp758 triliun

4 Peran Penting Sukuk Negara Dipeningkatan Kualitas Muslim Indonesiarepublika.co.id

Sejak diterbitkan pada 2008 sampai dengan 2017, sukuk negara mencapai Rp758 triliun dan merupakan diversifikasi pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur maupun yang lainnya.

Suminto juga menuturkan sepanjang tahun 2015 hingga 2017, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari sukuk negara senilai Rp501 miliar dan disalurkan ke 29 Provinsi di Indonesia.  

Baca juga: Cerita Jokowi Bolak-balik Urus Skripsi di UGM Karena Dosen Galak

3. Digunakan untuk pembangunan dan program penting

4 Peran Penting Sukuk Negara Dipeningkatan Kualitas Muslim Indonesiarmol.co

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dalam waktu yang sama melakukan program peningkatan layanan haji dan umrah melalui revitalisasi dan pengembangan asrama Haji, maupun pembangunan atau rehabilitasi Balai Nikah dan Manasik Haji di 23 provinsi dengan total nilai anggaran Rp1,39 triliun.

Sedangkan alokasi anggaran terbesar diserap oleh Ditjen Pendidikan Islam dengan total pagu Rp2,22 triliun, untuk melakukan revitalisasi dan peningkatan kualitas terhadap 48 Institut Agama Islam maupun Sekolah Tinggi Agama Islam yang bernaung di bawah Kementerian Agama.

Baca juga: Seknas Jokowi: Sistem Chronos Jadi Masalah Penerbangan di Indonesia

4. Targetkan Rp22,5 triliun di tahun 2018

4 Peran Penting Sukuk Negara Dipeningkatan Kualitas Muslim Indonesiatopiktrend.com

Melihat keberhasilan penyaluran sukuk negara tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menargetkan dapat menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara senilai Rp22,5 triliun pada 2018 atau naik dari pagu di 2017 yang sebesar Rp 16,5 triliun.

Kementerian Agama juga ditargetkan dapat menyerap Rp2,21 triliun yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan delapan asrama haji dengan total pembangunan mencapai Rp350 miliar.

Selain itu, pembangunan 245 Balai Nikah & Manasik Haji (KUA) senilai Rp355 miliar dan pembangunan maupun revitalisai 34 kampus Islam dan 32 Madrasah dengan nilai Rp1,50triliun.

“Jadi sukuk negara ini adalah uang umat, yang disalurkan pemerintah untuk program peningkatkan kualitas umat muslim Indonesia secara langsung dan penggunaannya tersebut tentu saja dikelola secara efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat luas,” pungkasnya.

Baca juga: Aksi 'Stand-up Comedy' Jokowi saat Buka Munaslub Golkar

 

Topik:

Berita Terkini Lainnya