Debat Pilkada: Soal Reklamasi, Ahok: Jangan Membohongi!

Masalah pelik

Salah satu isu yang paling sering menjadi bahan perdebatan dalam Pilkada DKI adalah reklamasi di teluk Jakarta. Dalam debat Pilkada putaran kedua yang dilakukan Rabu (12/4) isu ini juga kembali dibahas. Selain pertanyaan dari komunitas nelayan, pembahasan tentang reklamasi juga memanaskan suasana pada sesi debat terbuka. 

Anies tegaskan tolak reklamasi.

Debat Pilkada: Soal Reklamasi, Ahok: Jangan Membohongi!IDN Times

Seperti yang beberapa kali dikatakan, calon Gubernur nomor urut 3, Anies Baswedan menyatakan bahwa dia menolak tegas adanya reklamasi. Jika upaya itu tetap dilaksanakan, ada 12 ribu nelayan yang terancam kehilangan mata pencaharian. "Hadirnya reklamasi akan membuat banjir semakin rutin," kata Anies. Sebaliknya, dia akan memberikan modal dan program pelatihan kewirausahaan untuk nelayan agar mereka bisa merasakan manfaat teluk Jakarta.

Ahok nilai reklamasi bisa berdampak positif bagi masyarakat.

Debat Pilkada: Soal Reklamasi, Ahok: Jangan Membohongi!IDN Times

Sebaliknya, Ahok mengatakan bahwa reklamasi akan membawa dampak positif bagi nelayan setempat. Sebab, 50 persen tanah hasil reklamasi akan digunakan untuk permukiman nelayan di sana. Adapun calon Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengatakan bahwa penolakannya terhadap reklamasi karena dianggap tidak berkeadilan dan tidak transparan. 

Ahok pun balik menanyakan soal kemungkinan diberhentikannya reklamasi. Menurut dia, hal itu tak mungkin dilakukan karena didasari oleh Keputusan Presiden era Soeharto. Terlebih, dia mengklaim bahwa proyek itu bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Anies pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak sesuai dengan Keputusan Presiden. "Ini soal keberpihakan, lahannya untuk siapa. Reklamsi yang ada saat ini berbeda dengan Keppres." sekarang berbeda. 

"Jangan membohongi".

Debat Pilkada: Soal Reklamasi, Ahok: Jangan Membohongi!IDN Times

Menjawab pernyataan Anies, Ahok pun memintanya untuk tidak melakukan kebohongan. "Jangan membohongi. Seluruh sertifikat reklamasi itu nantinya milik pemprov," ujarnya. Dengan begitu, proyek tersebut akan digunakan untuk kepentingan warga. Bahkan, Ahok mengklaim bahwa keuntungan ekonomi yang bisa didapat dari reklamasi mencapai Rp 158 trilun.

Anies pun menanggapi hal tersebut dengan pernyataan serupa. "Sepakat, jangan sampai bohong. Warga Bukit Duri tahu pasti arti kebohongan," kata Anies. Perkataan Anies merujuk pada penggusuran warga Bukit Duri yang digusur oleh pemerintah provinsi untuk melakukan normalisasi sungai. Sebaliknya, Anies mengatakan bahwa tak perlu reklamasi untuk menyerap tenaga kerja. Pemerintah bisa melakukan rehabilitasi 13 sungai untuk menyerap tenaga kerja.

Topik:

Berita Terkini Lainnya