KPK Tidak Temukan Praktik Korupsi di Sumber Waras, Ini Kata BPK dan Ahok!
beritagar.id
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Dugaan korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), Jakarta Barat dibantah oleh hasil temuan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (14/6) kemarin, KPK tidak menemukan adanya tindak pidana dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
KPK telah menghadirkan ahli-ahli dalam proses pemeriksaan.
a1channel.comSeperti dilansir kompas.com, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan KPK telah mengundang para ahli dalam proses pemeriksaan. Agus pun mengatakan ada beberapa ahli dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) untuk memberi keterangan tambahan.
Menurut para ahli, terdapat selisih, tapi tidak sebesar hasil temuan audit BPK. Kemudian, dalam masalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), tidak ada keanehan dalam pembelian RSSW. Harga pembelian dianggap bagus oleh ahli.
Kemudian, seusai rapat, Agus mengatakan bahwa KPK akan kembali bertemu BPK. Hal ini untuk kembali membandingkan hasil penyidikan mereka dengan badan audit tersebut. Namun pertemuan kemungkinan akan digelar sebelum Lebaran. Namun, BPK sendiri telah angkat bicara soal hasil temuan KPK.
Baca Juga: Ahok vs BPK: 5 Fakta yang Harus Kamu Tahu Soal Sengketa RS Sumber Waras
BPK anggap KPK belum keluarkan pernyataan resmi.
Editor’s picks
aktual.comKepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Yudi Ramdan Budiman mengatakan kalau pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari KPK. Yudi menganggap kalau apa yang disebut KPK dalam rapat belum resmi. Kemudian, dirinya pun menambahkan kalau informasi yang mengatakan kalau RSSW tidak ada tindak korupsi hanya bentukan media. Maka pihaknya akan menggelar pertemuan dengan KPK secara langsung, yang diprediksikan akan terjadi setelah lebaran.
Ahok sumringah dengar hasil penyidikan KPK.
arah.comGubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau biasa disapa Ahok, mendapat sorotan besar dalam kasus ini. BPK menganggap Pemprov DKI Jakarta melakukan tindak pidana korupsi dalam pembelian kasus Sumber Waras. Ahok sendiri berterimakasih atas kinerja KPK yang dianggap profesional. Ahok sendiri pun memang yakin bahwa tidak ada kesalahan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.
Menurutnya, penetapan zonasi serta NJOP tidak ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Kementerian Keuangan. Ahok pun mengatakan tidak mau lagi menanggapi kekeliruan audit BPK yang dipatahkan KPK, karena tidak mau 'ribut' dengan orang lain.
Sebelumnya, BPK dan Ahok saling debat terkait hasil temuan badan audit yang mengindikasikan kerugian negara mencapai 191 miliar rupiah. Akibatnya, BPK sendiri melaporkan Ahok ke KPK karena tindakan tersebut dianggap sebagai kasus korupsi.
Baca Juga: Kamu Harus Tahu, Kenapa Sih Pembelian Lahan RS Sumber Waras Dipermasalahkan?
Topik:
Berita Terkini Lainnya
