Baru Awal Tahun, Indonesia Sudah Harus "Berperang" dengan Kebakaran Hutan

Awal tahun seharusnya menjadi saat untuk memulai hal-hal positif. Namun, yang terjadi terhadap hutan Indonesia justru sebaliknya. Belum juga usai bulan pertama di 2017, kabar kurang baik datang dari tanah Sumatera. Dua kabupaten di Provinsi Riau sudah mengeluarkan status peringatan terhadap kabut asap. Pasalnya, sejak 18 Januari kemarin kebakaran terjadi di hutan dalam dua kabupaten tersebut.

Dikutip dari Thejakartapost.com, negara kita seolah tidak pernah belajar dan para pelaku pembakaran tidak jera dengan tindakan mereka. Sejak 2015, Indonesia sudah merasakan betapa masifnya dampak kebakaran hutan. Bukan hanya dari segi kerugian materil, tapi juga nasib hewan serta kondisi kesehatan manusia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun telah melakukan penanggulangan dan pengawasan di daerah Sumatera dan Kalimantan sebelum terjadinya kabut asap.

Status darurat dibuat agar pencegahan lebih cepat dilakukan

Dua kabupaten tersebut adalah Rokan Hulu dan Kota Dumai. Pemerintah daerah telah menaikkan status dengan alasan meminta pemerintah pusat untuk bertindak serempak. 2017 ini, kondisi udara diprediksi akan lebih kering ketimbang tahun lalu. Maka, negara dianggap harus bersiap untuk menanggulangi bahkan mencegah kebakaran hutan.

Juru bicara BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyebut kalau pada April dan Mei mendatang, ancaman kebakaran hutan bisa menurun karena musim hujan. Namun, Juni sampai Oktober, justru ancaman akan kembali meningkat karena diprediksi akan lebih panas, dengan kawasan Sumatera, Riau serta Kalimantan harus benar-benar dijaga (dari kebakaran hutan).

Dengan peningkatan status jadi darurat ini diharapkan pemerintah pusat serta daerah dapat melakukan pencegahan awal terhadap ancaman kebakaran hutan. Memulai dari kecil, agar tidak membesar adalah maksud dari BNPB.

Baca Juga: Di Balik Kabut Asap, Ada Kasus Korupsi yang Belum Padam

Sementara itu, Sutopo pun menjelaskan kalau setiap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah dibekali sistem baru untuk memeriksa potensi titik panas di berbagai daerah. Dengan status darurat ini, BNPB dapat membantu BPBD dalam pengiriman helikopter untuk memeriksa titik panas atau mematikan kebakaran.

Kepala BPBD Rokan Hulu, Aceng Herdiana pun punya alasan kenapa segera menempatkan status darurat. Karena, dikutip dari Republika.co.id, terhadap lebih dari 10 titik panas di penjuru Sumatera sejak awal tahun ini.

50 persen titik panas terdeteksi di Sumatera.

Kepala BMKG Pekanbaru, Sugarin menyebut kalau Stasiunnya mendeteksi 12 titik panas yang mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan. Dari 12 titik itu, 50 persen terdeteksi di lima provinsi Sumatera. Titik yang terpantau satelit Terra dan Aqua ini sudah berlangsung sejak pertengahan bulan. Titik tersebut tersebar di Bengkulu, lima titik serta Aceh dan Jambi, dengan masing-masing satu. Kemudian, Sumatera Selatan ada tiga titik panas.

Sementara Riau, terpantau pula dua titik panas di Kabupaten Meranti dan Pelalawan. Akan tetapi, BMKG memprediksi intensitas hujan tidak akan merata di kawasan Riau bagian utara dan Pesisir Timur.

Titik-titik panas ini sudah terdeteki sejak dua pekan terakhir, dengan kata lain awal tahun. Negara kita kembali harus menghadapi terjangan kebakaran hutan yang berakibat kabut asap.

Baca Juga: Indonesia Dapat Bantuan Dana untuk Restorasi Gambut, Seberapa Besar?