Renovasi Gedung DPR, Perlukah Dilakukan?

Kompleks Parlemen atau yang sering disebut dengan Gedung DPR/MPR RI adalah tempat pertemuan wakil rakyat yang merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kompleks Parlemen didirikan pada 8 Maret 1965. Bertepatan dengan Perayaan Dasa Warsa Konferensi Asia-Afrika pada 19 April 1965, dipancangkanlah tiang pertama pembangunan proyek political venues di Senayan Jakarta.

Komplek Parlemen terdiri dari Gedung Nusantara yang berbentuk kubah, Nusantara I atau Lokawirasabha setinggi 100 meter dengan 24 lantai. Di tengah halaman terdapat air mancur dan "Elemen Elektrik".

Tahun ini, sudah 50 tahun umur Gedung DPR/MPR RI. Wajar saja jika ada bagian-bagian di gedung tersebut yang rusak dan perlu renovasi. Namun, berita renovasi Gedung DPR/MPR RI menjadi ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat karena anggaran yang dikeluarkan begitu besar. Hal ini bertolakbelakang dengan perekonomian bangsa Indonesia saat ini. Berikut akan diberikan gambaran tentang kondisi dan rencana renovasi Gedung DPR/MPR RI.

Dari luar tampaknya gedung ini masih kokoh, tapi menurut keluhan beberapa anggota DPR yang bekerja disana. Gedung dan fasilitas sudah banyak yang rusak, seperti AC yang tidak berfungsi dan toilet yang rusak.

Selain itu, kemiringan gedung DPR yang marak diberitakan tergolong masih aman.

Pada tahun 2012, sudah dilakukan yaitu renovasi toilet, ruang kerja, dan pagar pembatas DPR dengan Taman Ria Senayan. Saat itu, dana yang dianggarkan mencapai 8,6 miliar rupiah.

Renovasi toilet gedung DPR tidaklah perlu sampai mengeluarkan anggaran 1,4 miliar rupiah. Menurut dia, seharusnya biaya proyek bernama "renovasi" jauh lebih murah daripada pembangunan toilet baru.

Selain toilet, pagar pembatas gedung DPR dengan Taman Ria juga sudah pernah di renovasi. Menurut, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), renovasi pagar pembatas dan taman ria belum tepat waktunya. Pagar pembatas disinyalir masih dalam kondisi baik.

Kritik terakhir adalah tentang renovasi ruang kerja anggota DPR. Anggaran untuk renovasi kali ini mencapai 50 juta rupiah setiap ruangannya.

Tidak semua anggota DPR menyetujui renovasi ruang kerja. Ada juga beberapa anggota yang sudah merasa nyaman dengan rusang kerja saat ini. Seperti yang dilakukan oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan. Dia menempelkan tulisan tolak renovasi pembangunan ruang kerjanya FPG lantai 10 Gedung DPR Nusantara I.

Yang jadi pertanyaan kemudian adalah, mengapa gedung ini masih rusak padahal sudah ada anggaran untuk pemeliharaan gedung dengan jumlah yang cukup besar?

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) DPR RI Jaka Dwi Winarko mengungkapkan besar anggaran biaya perawatan DPR mencapai miliaran rupiah. Anggaran tersebut dikucurkan setiap tahun.

Tahun ini, wacana renovasi gedung DPR kembali muncul. Ditengah kondisi dolar yang terus meningkat, apakah renovasi akan tetap dilakukan?

Dibalik nilai tukar dolar yang terus meningkat, masih ada isu-isu kerakyatan lain seperti kenaikan BBM. Banyak permasalahan ekonomi bangsa yang berkaitan langsung menyentuh kehidupan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pembangunan gedung atau renovasi adalah wacana yang tidak tepat dari sisi momentum.  Masih banyak renovasi yang lebih mendesak. Seperti pembangunan sekolah yang sudah tidak layak untuk digunakan. 

Sebelum melakukan renovasi, agar tidak memunculkan stigma negatif dari masyarakat. Alangkah baiknya anggota DPR kembali membenahi sikap dan citra kepemimpinannya. Seperti yang kita ketahui. Sudah banyak laporan kepada masyarakat mengenai sisi negatif anggota DPR. Meskipun tidak semua anggota DPR melakukan hal yang sama.

Gambar diatas adalah bebrapa anggota DPR yang tertangka basah tidur dalam rapat.

Belum lagi kasus asusila yang pernah dilakukan beberapa anggota DPRD maupun DPR/MPR.

Jadi menurut kamu, apakah gedung DPR tersebut benar-benar harus direnovasi saat ini dengan jumlah besar?