Ahok Berharap E-Budgeting Tak Disetop, Ini Keuntungannya

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berharap penerapan sistem penganggaran elektornik atau e-budgeting tak dihentikan Gubernur terpilih, Anies Baswedan. Menurut Ahok, e-budgeting memiliki banyak manfaat positif. "Sistem e-budgeting (akan tetap) jalan, kecuali gubernur tidak mau atau gubernurnya memerintahkan Bapedda untuk melanggar," kata Ahok seperti yang dikutip dari Tempo.co, Selasa, (25/4).

Berikut keuntungan penerapan e-budgeting:

1.  Menghindari penyalahgunaan APBD.

Rajapena.orgSistem e-budgeting hanya bisa dikontrol pemegang password untuk memasukkan mata anggaran. Di antaranya gubernur, melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pemasukan mata anggaran hanya boleh dilakukan di hadapan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati.

Baca juga: Ahok Jadi Terdakwa, Sylvi Saksi Korupsi, Kini Giliran Anies Dilaporkan ke KPK

2. Sudah tersedia template.

Reno Esnir/ANTARA FOTODalam e-budgeting itu, sudah tersedia template, sehingga klausul di luar itu tidak bisa dimasukkan. Selain itu, pihak lain tak bisa membuat template sendiri karena harus mengajukan alasan yang jelas. "Itu sudah dikunci, jadi enggak bakal bisa masuk, karena itu sudah template. Kecuali dia ubah template, ya saya enggak tahu. Kalau kepala (gubernur) lurus, bawahnya (anak buah) enggak berani enggak lurus. Itu teorinya," ujar Ahok.

3.  E-budgeting mampu menghemat anggaran.

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

• 7 Potret Keakraban Jokowi dengan Pembalap MotoGP di Istana Merdeka
• Praktik Kerja Paksa, AS Larang Produk Sawit Malaysia
• 20 Tahun Reformasi: Negara Masih Takut Ungkap Kasus 65

Kembar.proPenerapan e-budgeting di Surabaya membuktikan dapat menghemat anggaran hingga 5-10 persen dari APBD. Sayangnya, saat ini sistem e-budgeting di Jakarta masih kerap mendapat perlawanan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Prinsip Transparansi Publik.

pepperdine.edu

Dengan sistem e-budgeting, warga langsung dapat memantau dan melaporkan bila menemukan data yang mencurigakan. Mereka juga dapat memastikan apakah dana pajak yang telah dibayarkan sudah digunakan sebagaimana mestinya.

5. Tak bisa diutak-atik.

Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTOJika penyusunan masih menggunakan aplikasi Excel, dewan akan dengan mudah mengutak-atik kegiatan yang telah disusun. Selain itu, Dewan juga dianggap dapat "mencomot" anggaran seenaknya. "Karena semua orang bisa nge-print sendiri. Nah kalau masuk e-budgeting, kamu enggak bisa buka," kata Ahok.

Baca juga: Namanya Disebut dalam Dugaan Korupsi e-KTP, Ini Jawaban Ahok