Lakukan Pungli, Lurah Diamankan Polisi

2. Memanfaatkan jabatannya untuk pungli

IDN Times/Sukma Shakti

Ronny menjelaskan, tersangka melakukan aksinya menggunakan jabatannya untuk melakukan aksinya. Pungutan dilakukan setiap bulan dan berlangsung sejak tahun 2016. Namun, hasil pungutan liar dari para pedagang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. "Apabila pedagang tidak membayar uang bulanan maka akan dilakukan penertiban kemudian."

Ronny menambahkan, sebelum menjadi Lurah Bubutan, Hanafi sempat menjabat sebagai Kasi Trantib Satpol PP Kecamatan Krembangan Kota Surabaya pada tahun 2012. Pungutan liar tersebut berlangsung pada tahun 2016 saat tersangka menjabat sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. 

Baca juga: Diduga Terlibat Pungli, Empat Ribu Anggota Satpol PP DKI Jakarta Bakal Dirotasi

3. Modusnya membuat surat edaran ke pedagang

Dok. IDN Times/Istimewa

Untuk meyakinkan para calon korbannya, tersangka membuat surat edaran kepada pedagang kaki lima. Selanjutnya, dia memanggil salah satu perwakilan pedagang yang berjualan di Perak Barat. "Kepada perwakilan pedagang, tersangka melarang berjualan karena melanggar perda," ucap Ronny.

Namun, kenyataanya agar bisa terus berjualan, oleh tersangka, para pedagang diharuskan membayar bulanan dengan maksud tidak dilakukan penertiban, dan setiap pedagang terpaksa disuruh membayar sesuai kemampuan masing masing. "Nilai yang disepakati sebesar 50 sampai 70 ribu setiap bulannya," kata Ronny Suseno.

4. Barang bukti diamankan polisi, terjerat pasal korupsi

IDN Times/Sukma Shakti

Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa, 1 buah amplop berisi uang Rp 1.000.000, lembar catatan nama pedagang, 1 unit HP , 1 buah rompi warna hitam , 1unit sepeda motor dan satu lembar surat larangan berjuakan.

Guna mempertanggungjawabkan  perbuatannya kini tersangka dijebloskan ke sel tahanan Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Tersangka dijerat Pasal 12 huruf e UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Perangi Korupsi dan Pungli, Ini yang Dilakukan Mahkamah Agung