Penyumbang Terbesar, Mayoritas TKI Jatim di Malaysia Tak Terdaftar
ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Bekerja di luar negeri dengan cara menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memang masih menjadi opsi bagi masyarakat Indonesia. Dari sekian banyak jumlah TKI, Jawa Timur menjadi salah satu penyumbang terbesar. Data Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) menyebutkan bahwa julah TKI asal Jatim 77 ribu orang.
1. Blitar, Kediri, dan Tulungagung daerah penyumbang TKI di Jatim
ANTARA FOTO/Aswaddy HamidKetua DPD Apjati Jatim, Mazlan Mansyur, mengungkapkan beberapa daerah di Jawa Timur yang selama ini menjadi penyumbang terbesar di antaranya Blitar, Tulungagung, dan Kediri.
Ia berharap para TKI mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan kapasitas TKI. "Supaya bisa bersaing dan layak ditempatkan di negara itu,” kata Mazlan.
Baca juga: Promosikan Hiperseksualitas, Majalah Cosmopolitan Jadi Perdebatan
2. TKI paling banyak memilih Malaysia
ANTARA FOTO/M. RusmanEditor’s picks
Apjati menyebut salah satu tujuan favorit para TKI saat ini adalah Malaysia. Menurut data di sistem komputerisasi tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO-TKLN), TKI yang berangkat ke Negeri Jiran mencapai 8 ribu orang.
Sementara, dari data Ditjen Imigrasi, TKI yang masuk ke Malaysia dan mengantongi izin kerja sebanyak 28 ribu. Sehingga, ia menduga sebanyak 20 ribu TKI di Malaysia belum terdaftar.
3. Apjati minta TKI yang berkompeten harus dicetak oleh pemerintah
ANTARA FOTO/Aswaddy HamidMazlan menuturkan pengiriman TKI ke luar negeri sebagai sebuah peluang kerja, bukan keterpaksaan. Ia menambahkan, mindset masyarakat menganggap bahwa penempatan TKI ke mancanegara sebagai peluang kerja.
Maka mereka yang ditempatkan adalah TKI yang mampu dan kompeten. "Kalau sebagai keterpaksaan, maka akan menjadi masalah,” kata dia.
Dia mencontohkan Filipina yang menjadikan penempatan tenaga kerjanya ke luar negeri sebagai peluang pasar. Dampaknya, tenaga kerja yang diberangkatkan segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik, mulai keterampilan, aspek hukum dan lainnya. “Jika tidak, bargainingnya akan lemah,” ujar Mazlan.
Ia mengakui, selama ini pemerintah sudah melakukan pelatihan ketrampilan di Balai Latihan Kerja (BLK), kemudian sertifikasi. Namun, pengiriman itu dianggap sebagai keterpaksaan. Sehingga, hasilnya juga tak maksimal. "Jika dianggap sebagai peluang, ada semangat untuk memproteksi diri,” tuturnya.
Baca juga: Ini Empat Kejadian Menarik Saat Penutupan Hotel Alexis
Berita Terkini Lainnya
